Jakarta - Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan masif sudah mulai diadaptasi oleh industri-industri di Indonesia. Proses produksi dan bisnis pun turut berubah dengan masuknya teknologi digital. Revolusi industri ini akan banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan. Hal ini pun menjadi suatu tantangan bagi anak muda karena tuntutan kemampuan yang dibutuhkan juga berubah. Namun, tantangan ini harus dihadapi dengan suatu sikap optimistis dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Perguruan tinggi menjadi tumpuan pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia yang dijadikan fokus pemerintah untuk tahun 2019. Namun disisi lain, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga diperintahkan untuk turut serta dalam proses penaikan mutu dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Dengan selogan SMK BISA dan SMK HEBAT, SMK ingin membuktikan diri sebagai salah satu pilar yang bisa menopang derasnya arus industri yang dengan cepat bisa berubah arah.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang disusul dengan nota kesepahaman antarkementerian terkait, seakan menjadi roket pendorong pendidikan vokasi di negeri ini. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai reformasi pendidikan kejuruan ketiga, setelah reformasi pendidikan kejuruan pertama tahun 1964, dan reformasi kedua tahun 1976. Revitalisasi SMK diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia yang sekarang statistiknya masih ada di tingkat bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas pendidikan dasar.
Selain meningkatkan mutu siswa, fokus juga mengarah kepada mutu pengajar. Untuk menciptakan siswa atau lulusan berkualitas, tenaga pengajar pun harus memiliki mutu dan kompetensi dibidang keahlian yang baik sehingga bisa terjadi keselarasan dalam mencapai tujuan. Pemerintah pun menjanjikan kenaikan taraf kesejahteraan untuk para guru honorer dengan catatan kualitas atau mutu guru haruslah sesuai dengan kebutuhan.
Dalam babak awal revitalisasi SMK, tahun 2017 Kemendibud merintis 125 SMK yang memiliki bidang keahlian yang sesuai prioritas pembangunan nasional, yaitu Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pilot. Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan memperkuat daya saing bangsa dan sektor ini diprediksi akan menyerap sejumlah besar tenaga kerja. Selain itu, Kemdikbud juga merintis 94 SMK bidang keahlian lainnya, seperti Teknologi dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, Teknik Informatika dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, dan Energi dan Pertambangan, sebagai rujukan dan pendukung prioritas pembangunan nasional.
Lalu sebagai tindak lanjut program revitalisasi sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menentukan sebanyak 350 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan di Revitalisasi pada tahun 2019. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang tahap ke 2 yang merevitalisasi sebanyak 219 SMK. Program percepatan peningkatan kualitas tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun.
Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, M. Bakrun mengatakan, kebutuhan dana tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan revitalisasi pada bidang infrastruktur. Antara lain untuk membangun laboratorium, teaching factory, ruang kelas baru dan peralatan pendukung kegiatan praktik dan belajar. Menurut dia, setiap sekolah akan mendapat dana berbeda tergantung kebutuhan masing-masing.
Revitalisasi ditempuh dengan dua strategi utama. Skenario pertama adalah menyempurnakan dan memantapkan sekolah-sekolah kejuruan dengan model demand-driven, mengubah model supply-driven yang berlangsung selama ini dengan standarisasi mutu. Ciri utama pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengedepankan pendekatan job-based learning. Desain sekolah dikembangkan berangkat dari kebutuhan dan pengakuan dunia usaha dan industri. Analisis kebutuhan itu kemudian dirumuskan ke dalam standar-standar kompetensi disertai dengan jenis sertifikasi dan teknik pengujiannya.
Dari standarisasi ini, sekolah mengembangkan kurikulum dan sistem pembelajarannya. Proses standarisasi dan sertifikasi serta penyusunan kurikulum melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sinergi sekolah dan industri. Dengan demikian, siswa dididik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Menilik prospek dunia usaha dan industri sektor formal di Indonesia yang relatif bersifat turbulen, dan persaingan tenaga kerja luar negeri yang makin ketat, skenario pertama ini diharapkan menjadi lorong yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke industri dan dunia usaha yang menjadi mitra sekolah dan mengisi pasar tenaga kerja terampil di luar negeri yang relevan.
Skenario kedua adalah mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan dan pelatihan-pelatihan kreatif dengan model life-based learning sebagai pendidikan alternatif. Pembelajaran di SMK mengedepankan pendekatan berbasis potensi alam kehidupan nyata. Model ini memungkinkan tumbuhnya sekolah-sekolah kreatif sesuai dengan keunggulan potensi wilayah
Ads by : capungmedia.com
